JAKARTA - Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 kembali digelar.
Agenda ini akan berlangsung selama 4 hari ke depan di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta.
Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah hadir mengikuti kegiatan, Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana serta Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto.
Sebagai pembekalan, Ketua Steering Committee yang juga Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatan, Selasa (16/07).
Menurut mantan Sekretaris Jenderal Kemenkumham itu, agenda tahunan ini merupakan stimulus dan langkah akselerasi untuk mencapai target kinerja.
"Ini adalah merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi dari kementerian atau lembaga yang dilaksanakan oleh Unit Teknis," papar Ambeg.
"Dan upaya ini dilakukan untuk mensukseskan dan mewujudkan program output dan outcome" lanjutnya.
Dalam pelaksanaan, kata Ambeg, Rapat Koordinasi akan mengulik bidang-bidang terkait perencanaan, keuangan, pengelolaan BMN, sumber daya manusia, kehumasan dan pengelolaan arsip serta teknologi informasi.
Kepala BSK juga menegaskan, kegiatan digelar dalam rangka meningkatkan penilaian indeks Reformasi Birokrasi.
Nantinya, berdasarkan penjelasan Kepala BSK, masing-masing perwakilan Kantor Wilayah akan dibagi kepada masing-masing komisi untuk membahas upaya peningkatan indeks dari beberapa indikator pendukung Reformasi Birokrasi.
"Itu ada 9 yang nanti dijadikan sebagai basis ketika Bapak Ibu sekalian melakukan pembahasan," jelas Ambeg.
Menambahkan arahan, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya membentuk akuntabilitas kinerja.
"Salah satunya dengan melakukan evaluasi kinerja," ungkap Ida Asep.
"Evaluasi terhadap kinerja organisasinya bukan terhadap kinerja individu," tambahnya.
Nantinya, Kemenkumham Jateng akan bergabung di Komisi II yang membahas masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Barang Milik Negara (BMN).
Kemenkumham Jateng akan duduk bersama dengan Kemenkumham Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Maluku Utara, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan dan Maluku.
*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*Jateng PASTI Produktif*
*PASTI WOW*
*PASTI WBBM*
#KumhamSemakinPASTI
