SEMARANG - Evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menilai kinerja dalam suatu organisasi dengan membandingkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Administrasi, Anton E. Wardhana kala memandu jalannya Evaluasi Kinerja Semester I dan Strategi Kinerja Semester II, pada Selasa (23/07) di Hotel Khas Semarang.
“Dengan adanya evaluasi kinerja maka dapat di ketahui keberhasilan serta hambatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” ungkap Kadivmin.
Terdapat 4 tim yang akan membahas isu-isu renaksi dan langkah tindaklanjut terhadap isu-isu tersebut. Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi, Anton E. Wardhana berkesempatan untuk memandu Tim I yang membahas terkait isu-isu SDM, Kerarsipan dan BMN.
“Pada kesempatan ini mari kita diskusikan dan mendetailkan bersama beberapa isu-isu renaksi yaitu Pengelolaan Aset, Pengelolaan Kearsipan, Pengelolaan SDM dan Pengadaan Barang & Jasa. Mari kita bahas bersama rencana tindaklanjut terhadap isu tersebut,” ajaknya.
Sementara itu diruang berbeda, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan berkesempatan untuk memandu jalannya diskusi Tim II yang membahas isu-isu renaksi di bidang Keuangan, Perencanaan dan Kinerja.
“Dalam forum ini kita bisa mendiskusikan keadaan di masing-masing satuan kerja khusunya terkait dengan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Realisasi Anggaran
Belanja & Nilai IKPA serta SPIP dan Manajemen Risiko dan TLHP dari BPK/ITJEN,” terang mantan Kadivmin Kanwil Jabar ini.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto yang bertugas untuk memandu jalannya Tim III mendiskusikan isu-isu tentang Humas, SPBE, Pelayanan Publik, Hukum & Keimigrasian.
Sedangkan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono bertugas memimpin jalannya diskusi pada Tim IV yang membahas terkait Reformasi Birokrasi, Pemasyarakatan, Pengawasan Notaris & HAM.
“Pada diskusi ini, Kanwil menghadirkan ahlinya yang menangani isu-isu renaksi Reformasi Birokrasi, Pemasyarakatan, Pengawasan Notaris & HAM agar seluruh UPT mengetahui capaian, kendala, strategi pada semester II ” ujar Kadiyono.
Kadiv Pemasyarakatan meminta Kasubag HRBTI, untuk mengawali materi terkait isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kanwil Jawa Tengah
"Indeks RB kita meningkat menjadi 83, 65 % dibandingkan tahun 2022 yang masih di angka 79,55 %, harapannya di tahun ini bisa mencapai indeks 85 %, " terang Kadiv Pas.
Ia pun meminta dipaparkan pelaksanaan RKT RB UPT di Jawa Tengah yang pemenuhannya melewati deadline.
" Ini harus menjadi atensi bersama kalau indeks RB Kemenkumham tidak ingin turun (lagi), " tegas Kadiv Pemasyarakatan.
Sebagai informasi, kegiatan Evaluasi Kinerja Semester I dan Strategi Kinerja Semester II berlangsung selama 2 (dua) hari pada hari Selasa - Rabu, 23-24 Juli 2024 dan diikuti oleh 75 Kepala Unit Pelaksana Teknis.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI
*Kanwil Jateng, Pasti Gayeng*
