SEMARANG - Penyelesaian pagu minus anggaran pada Satuan Kerja menjadi fokus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris, menginginkan adanya percepatan penyelesaian khususnya di jajaran Satker Pemasyarakatan.
Hal ini diutarakannya ketika memimpin rapat yang diikuti 62 Unit Pelaksana
DEMAK - Keluarga Sadar Hukum menjadi kunci sekaligus pondasi pembangunan hukum di Indonesia.
Bertempat di Ballroom Wakil Bupati Demak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Ceramah Hukum Terpadu dengan tema "Membangun Budaya Hukum melalui Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Rabu (23/09).
SEMARANG - Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Priyadi, menerima jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Nusakambangan, Selasa (22/09) di ruang kerjanya.
Para Kepala UPT yang dipimpin Kepala Lapas Kelas I Batu, Erwedi, melaporkan perkembangan atau progress kinerja mereka.
Beberapa hal yang dilaporkan antara lain berkaitan dengan
SEMARANG - Penguatan dan himbauan untuk 40 satuan kerja yang diusulkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam mempersiapkan diri menuju penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) terus dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan guna mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kinerja dalam
SEMARANG - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dengan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menjalin kesepakatan kerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik.
Demikian antara lain yang mengemuka dari pertemuan silaturahmi yang di hadiri oleh Rektor dan Ketua Prodi Hukum Untag Semarang saat bertemu Kakanwil
SEMARANG - Sinergitas dan kolaborasi dengan pihak eksternal, baik secara formal maupun informal terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Terbaru, Kanwil Jateng bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif.
Legalisasi kolaborasi ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian
