SEMARANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam mewujudkan institusi yang bersih dari korupsi guna meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM).
Kepala Kantor Wilayah, Priyadi mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pada kegiatan
SEMARANG - Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Terbaru, bertempat di aula Kantor Wilayah, jajaran Kanwil Jateng mendapatkan penguatan langsung dari yang punya
SEMARANG - Beberapa perubahan atau inovasi terus dilakukan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi, saat menerima kedatangan Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Jufri Rahman, Jumat (25/09).
"Kantor Wilayah
DEMAK - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah kembali menunjukkan kekuatannya dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kali ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Meurah Budiman, bertemu Bupati Demak, HM. Natsir yang didampingi Asisten Pembangunan dan
SEMARANG – Serius pada rencana kolaborasi pengembangan aplikasi Integrated Criminal Justice System (ICJS), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Priyadi temui Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Rabu (23/09).
Kedatangannya bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Meurah Budiman juga membicarakan mengenai rencana Kanwil Jateng untuk bekerjasama
SEMARANG - Penyelesaian pagu minus anggaran pada Satuan Kerja menjadi fokus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi, Novita Ilmaris, menginginkan adanya percepatan penyelesaian khususnya di jajaran Satker Pemasyarakatan.
Hal ini diutarakannya ketika memimpin rapat yang diikuti 62 Unit Pelaksana
