Mungkid - Demi suksesnya penyelenggaraan kegiatan Paralegal Justice Award 2025, Kanwil Kemenkumham Jateng bekerja sama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang gelar sosialisasi pengenalan Paralegal Justice Award kepada Kepala Desa dan Camat di Kabupaten Magelang, Rabu (20/11).

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Masnur Tiurmaida, Penyuluh Hukum Madya, dan Nurwita Kusumaningrum, Penyuluh Hukum Muda, berfokus pada pengenalan acara Paralegal Justice Award yang telah diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sejak tahun 2023.

“Paralegal Justice Award merupakan ajang apresiasi sekaligus pembinaan bagi Kepala Desa dan Lurah yang aktif untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum warga secara kekeluargaan”, ujar Masnur Tiurmaida.

Tidak hanya itu, Nurwita juga menyampaikan bahwa Paralegal Justice Award juga merupakan ajang apresiasi bagi Kepala Desa dan Lurah yang aktif, inovatif, dan kreatif dalam hal memajukan pariwisata, pembukaan lapangan kerja, dan investasi di wilayahnya.

“Diharapkan kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kades dan Lurah yang telah desa dan kelurahannya telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum”, ujar Nurwita.

Pada acara tersebut pula disampaikan evaluasi pelaksanaan Paralegal Justice Award Tahun 2024 agar dalam keikutsertaan di tahun berikutnya lebih optimal dan maksimal.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang.

Karanganyar - Peningkatan kualitas pengetahuan hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada suatu Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum menjadi kunci agar dapat menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng bekerja sama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar lakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) sejak Selasa (19/11) hingga Rabu (20/11).

Peningkatan pemahaman Kelompok Kadarkum terhadap hukum menjadi hal penting karena Kelompok Kadarkum menjadi kader untuk menyebarluaskan informasi hukum yang diterima dalam setiap giat pembinaan peningkatan kesadaran hukum. 

Pembinaan terhadap Kelompok Kadarkum pada Desa/Kelurahan Sadar Hukum berupa penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Lilin Nurchalimah, Penyuluh Hukum Madya, dan Rizky Novian, Penyuluh Hukum Pertama.

“Dengan adanya Kelompok Kadarkum, kedepannya kami harapkan agar Kepala Desa dan Lurah memprioritaskan dan melibatkan anggota Kelompok Kadarkum di setiap kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran hukum,” ujar Rizky.

Tidak hanya itu, Lilin juga menegaskan agar di setiap penyelesaian permasalahan hukum juga diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan prinsip kekeluargaan. 

“Penyelesaian masalah hukum secara kekeluargaan akan menghasilkan keputusan yang berkeadilan, berbiaya ringan, dan tetap menjaga keharmonisan hubungan masyarakat desa,” ujar Lilin.

Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Karanganyar merupakan tindak lanjut atas Keputusan Bupati Karanganyar tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang selanjutnya dilakukan dengan pengisian Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Hadir pula dalam giat tersebut Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar, Jaksa pada Kejari Karanganyar, Camat Jumantono, dan Sekretaris Camat Karanganyar.

SEMARANG – Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa seluruh rangkaian tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham tidak dipungut biaya sama sekali.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Anton saat meninjau pelaksanaan hari pertama Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahap Psikotes di Kanwil Kemenkumham Jateng, Rabu (20/11).

"Seluruh proses seleksi CPNS Kemenkumham, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman akhir, tidak dipungut biaya. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan seleksi berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar," tegas Anton.

Dalam kesempatan tersebut, Anton juga menyampaikan peringatan kepada para peserta agar lebih waspada terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan Kemenkumham untuk meminta sejumlah uang dengan iming-iming kelulusan.

Ia menekankan bahwa segala informasi resmi terkait proses seleksi hanya disampaikan melalui kanal resmi BKN dan Kemenkumham.

"Saya tegaskan, semua yang menjanjikan kelulusan itu adalah penipuan," kata Anton.

Ia mengimbau peserta untuk mengabaikan tawaran semacam itu dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penipuan.

"Laporkan kepada pihak berwenang atau langsung ke Kemenkumham. Jangan sampai tergoda, karena integritas proses seleksi adalah prioritas kami," tambahnya.

Tes SKB hari ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawasan ketat dari panitia. Kemenkumham Jateng juga memastikan bahwa fasilitas ujian telah memenuhi standar, termasuk penerapan teknologi komputerisasi untuk menjaga akurasi hasil.

"Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan ujian yang kondusif bagi seluruh peserta. Selain itu, kami menggunakan sistem berbasis komputer untuk memastikan hasil seleksi sepenuhnya objektif," ujar Anton.

Ia juga mengapresiasi kedisiplinan para peserta yang datang tepat waktu dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Anton berharap agar para peserta dapat tetap fokus dan memberikan yang terbaik selama proses seleksi.

Melalui arahan ini, Anton ingin memastikan bahwa seluruh peserta merasa tenang dan percaya pada kejujuran serta transparansi proses seleksi.

"Kami ingin memastikan bahwa yang terpilih menjadi bagian dari Kemenkumham adalah individu yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya.

Pelaksanaan SKB tahap Psikotes ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi CPNS Kemenkumham. Hasil tes akan diumumkan melalui portal resmi Kemenkumham. Peserta diimbau untuk terus memantau informasi melalui kanal resmi dan menghindari sumber informasi yang tidak dapat dipercaya.

SEMARANG - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah mendapatkan pemeriksaan interim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024.

Pemeriksaan interim tersebut diawali dengan penyamaan persepsi dan pemaparan tentang teknis pelaksanaan pemeriksaan melalui _Entry Meeting_, Rabu (20/11) terpusat di Aula Merdeka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Selaku tuan rumah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto memastikan jajarannya akan mendukung dan bekerja secara kooperatif selama pemeriksaan berjalan, karena sangat menentukan terhadap opini yang akan diberikan BPK.

"Kami menyambut baik atas kehadiran Tim BPK dalam menjalankan tugasnya di Jawa Tengah dan mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan," kata Tejo.

"Ingin kami tegaskan juga bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan menjadi sampel pemeriksaan, Kakanwil berpesan agar selalu kooperatif, responsif, informatif, serta tepat waktu dalam pemenuhan dokumen dan data dukung sesuai permintaan tim pemeriksa BPK.

"Selain harus kooperatif, saya himbau agar dapat menindaklanjuti temuan sementara yang nantinya akan menjadi data dukung sesuai dengan permintaan," jelas Tejo.

Menutup sambutannya, Pria 58 Tahun ini berharap bahwa melalui pemeriksaan interim ini, BPK dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran satuan kerja yang dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua Sub Tim II BPK RI, Sendy Bayu Aji memaparkan bahwa tujuan pemeriksaan interim ini yakni adalah mereviu sistem pengendalian internal, mereviu kepatuhan entitas terhadap perundang-undangan, menilai risiko pada bisnis proses, dan menentukan batas materialitas masing-masing akun pada laporan keuangan.

Senada dengan Kakanwil Tejo, Sendy mengharapkan kepada satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan dapat komunikatif, integritas, profesional, dan saling membangun dengan tim pemeriksa.

"Kita ini satu tujuan, yaitu membangun organisasi agar memiliki nilai tambah dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dan berkualitas. Kami mohon dukungan bapak ibu pada kegiatan ini," pungkasnya.

Diketahui, selain Kantor Wilayah, terdapat 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Pemeriksaan interim akan berlangsung selama 10 (sepuluh) hari yang akan dilaksanakan secara bergantian.

Kegiatan _Entry Meeting_ diikuti oleh Kadiv Administrasi, Anton E. Wardhana, Kadiv Pemasyarakatan, Kadiyono, Kadiv Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, Kadiv Yankumham, Anggiat Ferdinan, Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Guntur S. Hamonangan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Winarko.

Tampak juga Pejabat Administrator Kantor Wilayah, Pejabat Struktural Lapas Kelas I Semarang, Tim Pendamping dari Unit Eselon I, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta Pengelola Keuangan Satuan Kerja yang menjadi sampel pemeriksaan.

SEMARANG - Sebanyak 1.904 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Tengah mulai tanggal 20 hingga 25 November mendatang akan menjalani serangkaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes.

Mereka semua adalah peserta yang dinyatakan lolos dari tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Oktober lalu, terdiri dari 1.615 dari formasi SLTA dan 289 dari non SLTA.

Berlangsung di 2 tempat, pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik yang bekerjasama dengan Akademi Kepolisian ini diselenggarakan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Akpol, sedangkan psikotes digelar di Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng.

Setiap harinya akan berlangsung 2 sesi yang masing-masing sesi akan diikuti oleh 170 peserta sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan.

Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana selaku Ketua Panitia Daerah menegaskan seluruh proses SKB ini berlangsung transparan tanpa ada unsur “titipan” di dalamnya.

“Kami tegaskan kembali, bahwa SKB ini bahkan seluruh proses penerimaan CPNS Kemenkumham ini gratis bebas dari pungli,” katanya saat ditemui tim humas di RS Bhayangkara, Rabu (20/11).

“Tidak yang namanya peserta titipan, semua murni dari peserta masing-masing,” lanjutnya.

Usai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes. Para peserta akan menjalani tes SKB selanjutnya yang jadwalnya akan diumumkan lebih lanjut melalui web casn.kemenkumham.go.id.