SEMARANG-Dalam rangka percepatan capaian kinerja dan pengelolaan anggaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM menggelar kegiatan Supervisi Penyusunan Anggaran, Kelembagaan, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.
BPSDM Hukum dan HAM dalam kegiatan ini juga menggandeng Tim dari Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Sekjen, serta unsur eksternal dari Kemenpan RB, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu guna melakukan pendalaman terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana berkesempatan hadir dalam kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Jusman ini, Kamis (05/09).
Dalam sambutannya, Jusman mengingatkan Fokus 4 Program Menkumham untuk tahun 2025.
"Ada 4 Fokus Program Menkumham untuk 2025, diantaranya Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, serta Dukungan Manajemen, melalui Program Prioritas itu nantinya Rencana Strategis 2025-2029 akan dibentuk," terangnya.
"Supervisi ini dilaksanakan disamping mengevaluasi kinerja, juga memastikan agar kedepan program dan pengelolaan anggaran mendukung pelaksanaan Renstra tersebut," lanjut Jusman.
Sebelumnya, Kabadiklat Jateng Rinto Gunwan Sitorus menyampaikan beberapa capaian dan rencana kedepan terkait program dan pengalokasian anggaran Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.
Ditemui usai kegiatan, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana berharap kegiatan ini mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja organisasi.
"Kegiatan ini yang pertama dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM dan mengambil lokus di Badiklat Jateng, semoga melalui kegiatan ini juga dapat diperoleh poin-poin yang dapat dijadikan bahan evaluasi guna menentukan kebijakan mendatang," terangnya.
