SEMARANG - Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dalam mendukung program pemerintah untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negara. Hal itu menjadi perhatian bagi PLH Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng yang juga Kepala Divisi Administrasi Anton E. Wardhana kala bertindak sebagai Pembina Apel pagi, Rabu (09/10).
“Pemberian layanan untuk penyandang disabilitas telah menjadi kewajiban bagi kita,” ujar Anton.
“Kami berterimakasih kepada Jajaran khususnya Bidang HAM yang telah memfasilitasi rekan-rekan _front office_ dalam pelatihan bahasa isyarat guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan,” sambungnya.
Lebih lanjut, dirinya mengingatkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik tidak boleh berhenti. Sebagai bagian dari komitmen terhadap HAM, ia berharap bahwa semua petugas pelayanan publik menerima pelatihan bahasa isyarat. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memberikan layanan yang inklusif dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, terutama bagi penyandang disabilitas.
"Kita harus terus mengembangkan diri dan berinovasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana kita tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat," ujarnya.
Sebagai penutup, ia menyampaikan seputar terget kinerja yang harus dicapai mengingat bulan Oktober ini telah memasuki triwulan IV.
Sebelumnya bertugas sebagai pegawai pemberi saran Ika Wahyu Krisma Wati yang merupakan PPNPN bertugas sebagai Front Office mengungkapkan syukurnya atas pelatihan bahasa isyarat yang telah diberikan oleh Kantor Wilayah. Ia merasa ilmu yang didapat sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat tunarungu maupun tunawicara.
Tampak mengikuti apel pada kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, Pejabat Administrasi, Fungsional, Pelaksana serta PPNPN Kantor Wilayah.
