SEMARANG – Menjelang pelaksanaan akreditasi ulang bagi Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024, Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ikuti rapat koordinasi optimalisasi penyelenggaraan bantuan hukum tahun anggaran 2024 yang diselengggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional secara virtual, Selasa (09/07).
Hadir memberikan arahan dalam rapat mewakili Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum yakni Penyuluh Hukum Ahli Utama, Audy Murfi dan Djoko Pudjirahardjo yang menyampaikan capaian kinerja anggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja anggaran jika dilihat dari Sidbankum telah mencapai 57,58% sedangkan jika dilihat dari Omspan realisasi kinerja anggaran bantuan hukum mencapai 46,55%.
“Kami mohon kepada seluruh Kantor Wilayah untuk segera meningkatkan kinerja realisasi anggaran agar mencapai 50% pada semester I ini,” ujar Audy Murfi.
Tidak hanya itu, Audy juga menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pada Triwulan III ini akan dilaksanakan pengalihan anggaran dan bagi Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya kurang dari 80% akan dialihkan seluruh sisa anggarannya kepada Pemberi Bantuan Hukum yang serapannya telah mencapai 100% dari anggaran yang tersedia.
Di sisi lain, menjelang masa akhir kerja sama kontrak antara Kantor Wilayah dengan Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024, akan diadakan akreditasi ulang bagi Pemberi Bantuan Hukum lama untuk Periode 2025-2027.
“Pendaftaran perpanjangan sertifikasi bagi Pemberi Bantuan Hukum lama dilakukan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan sertifikasi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan memenuhi syarat-syarat kenaikan akreditasi”, ujar Djoko Pudjirahardjo.
Djoko menyampaikan Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan pendaftaran perpanjangan wajib melakukan pembaharuan terhadap data Pemberi Bantuan Hukum, data pengurus, serta data advokat dan paralegal.
Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan yang mengikuti secara terpisah, didampingi Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan dan Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Dyah Santi, beserta pelaksana mengikuti di ruang JDIH.
