WONOSOBO – Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah ajak pemerintah desa untuk optimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Langkah ini diambil untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat jauh lebih mudah dan cepat. Salah satunya melalui rapat koordinasi JDIH yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo, Senin (9/9), bertempat di Pendopo Bupati.
Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo, M. Nurwahid mengatakan kegiatan ini bagian dari bersinergi dengan desa maupun OPD di Kabupaten Wonosobo sehingga informasi mengani JDIH dapat tersampaikan dengan baik.
Setelah kembali meraih penghargaan peringkat 8 terbaik JDIH Kabupaten dari Kemenkum HAM RI tahun ini, diharapkan pengelolaan JDIH ke depannya akan terus maksimal.
"Secara berkala kita melakukan koordinasi berupa rapat koordinasi karena kita terus bersinergi dengan desa yang menyusun perdes dan perkades yang nanti diupload di JDIH. Agar terinformasikan ke masyarakat kita memerlukan penyamaan persepsi," ucapnya.
Melalui rapat ini juga turut diberikan penghargaan kepada desa yang telah melaksanakan pengelolaan JDIH dengan baik. Berkesempatan menjadi narasumber, Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan menyampaikan harapannya agar kerjasama semua lini di Kabupaten Wonosobo dalam peningkatan kinerja pendokumentasian dokumen hukum serta meningkatan komitmen seluruh anggota JDIH Kab. Wonosobo dalam upaya memaksimalkan JDIH Wonosobo.
“Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan senantiasa memberikan support penguatan dan pembinaan terkait pengelolaan JDIH di seluruh anggota JDIH Jawa Tengah termasuk JDIH Kab. Wonosobo,” ungkap Deni.
Pada pertemuan ini, selain rapat koordinasi terkait pembinaan dan pengelolaan JDIH di Kab. Wonosobo juga berikan penghargaan bagi pengelola JDIH Terbaik, baik ditingkat Desa maupun OPD, juga dilakukan launching website JDIH Kab. Wonosobo terbaru.
Acara dilanjutkan dengan Talkshow JDIH Kab. Wonosobo dengan Tema Terwujudnya SDM Pengelola JDIH Yang berkualitas dan Opttimalisasi Peran JDIH pada Desa dan OPD.
