Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Sekjen Kemenkumham Buka Rakordal Program Dukman, Pimti Kanwil Jateng Hadir Mengikuti Kegiatan

6E0555ED 6A4C 4E36 8CB8 8A6F8BD530FD

JAKARTA - Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2024 yang berlangsung di Grand Mercure Jakarta Harmoni, Selasa (16/07).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto bersama Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana serta Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto hadir langsung di tempat kegiatan.

Sementara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan mengikutinya secara virtual dari Kantor Wilayah.

Memberikan arahan, Sekjen menjelaskan dasar diadakannya Rakor ini. Mantan Kapolda Riau itu menyadur arahan Presiden Joko Widodo tentang efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Ada 4 poin utama yang disampaikan Andap pada kesempatan itu, yakni money follow the program, stop pemborosan anggaran, e-government dan fokus bekerja.

Lebih detail, Sekjen menjelaskan, "money follow the program" atau uang mengikuti program yang telah disusun.

"Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat," papar Andap.

"Jadi orientasinya adalah orientasi hasil bukan berbicara proses. Hasilnya bagaimana, ada tidak berdampak terhadap masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan pengendalian laju inflasi, stunting yang menurunkan tingkat pengangguran terbuka, termasuk juga kemiskinan ekstrem," sambungnya.

Bicara stop pemborosan, pria 58 tahun itu menegaskan pentingnya penggunaan yang tepat sasaran.

'Jangan sampai nanti anggarannya habis tapi tujuannya ataupun hasilnya tidak tercapai. Misalnya lebih banyak rapatnya tetapi manfaatnya tidak ada," tegas Andap.

Terkait e-government yang berorientasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sekjen mengharapkan ada hilirisasi berupa transparansi atas kebijakan tersebut.

Artinya, masyarakat bisa memonitor, bisa mengakses dokumen pemerintah yang terbuka melalui aplikasi yang diciptakan.

Selanjutnya, perlu fokus dalam bekerja. Andap tidak menginginkan jajaran bekerja hanya untuk menggugurkan kewajiban tanpa output dan outcome yang ditargetkan.

Dari 4 langkah efektivitas dan efisiensi itu, Alumni AKABRI 1988 tersebut tercipta 3 kondisi ideal, yakni hemat anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting /.

"Kemudian yang kedua fokus program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan," urai Andap.

"Kemudian yang ketiga adalah anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat. Ini yang dikatakan berdampak," tambahnya.

Pada paparan berikutnya, peraih Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama itu banyak menjelaskan tentang Siklus Manajemen Kinerja, pentingnya monitoring dan evaluasi serta arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai kesimpulan, Sekjen memberikan 14 atensi untuk dilaksanakan.

"Pertama implementasikan efektivitas dan efisiensi birokrasi sesuai oleh Bapak Presiden Jokowi," kata Andap memberikan instruksi.

"Kedua harus mampu mencapai target kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024," sambungnya.

Berikutnya, Sekjen memerintahkan peserta agar memahami Siklus Manajemen Kinerja, melaksanakan Reformasi Birokrasi General dan Tematik, pimpinan harus mampu memberikan contoh kepada bawahan, kendalikan penggunaan anggaran yang tidak efektif.

Lainya, Andap meminta peserta untuk memberikan reward dan punishment atas kinerja bawah, menghindari temuan berulang dari hasil pemeriksaan, menghindari pemberitaan negatif, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, mengecek capaian kinerja, memahami tugas pokok dan fungsi, melakukan glorifikasi dan publikasi pelayanan publik, serta mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dengan sungguh-sungguh dan hasil nyata.

Rakor dilaksanakan guna terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi berintegritas efektif dan efisien sehingga Kemenkumham semakin berkualitas menuju Indonesia maju. Outputnya, tercipta rumusan strategi dan kebijakan agar nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham bisa meningkat.

F196965C E30C 4D74 AEF9 E69E9ECE2973

 

*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*Jateng PASTI Produktif*
*PASTI WOW*
*PASTI WBBM*

#KumhamSemakinPASTI

 

 

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI JAWA TENGAH
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
PikPng.com phone icon png 604605   +62813-2759-5442
PikPng.com email png 581646   Email
    kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI JAWA TENGAH


    instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham  

  Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
  081327595442
PikPng.com email png 581646   kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI